Jakarta – Tepat pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, duet Prabowo–Gibran telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis dan program prioritas nasional yang diklaim sebagai upaya percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan fondasi ekonomi nasional.

Dua hal yang paling menonjol dari tahun pertama pemerintahan ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sorotan luas, termasuk dari komunitas internasional, serta kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang diklaim berhasil menghemat triliunan rupiah. Namun, di balik narasi capaian tersebut, muncul berbagai kritik dari pengamat kebijakan publik, ekonom, hingga lembaga pemantau otonomi daerah terkait arah kebijakan, tata kelola program, serta kecenderungan sentralisasi pemerintahan.

Efisiensi Anggaran sebagai Simbol Kepemimpinan Tegas

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan bahwa pemerintahannya berhasil melakukan penghematan anggaran melalui pemangkasan belanja yang dinilai tidak perlu. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang disiplin dan bertanggung jawab.

“Anggarannya di awal tahun 2025 adalah Rp 71 triliun. Dari penghematan, efisiensi, yang saya dibantu oleh menteri-menteri, kita bisa efisienkan. Kita coret yang tidak perlu,” ujar Prabowo saat menghadiri prosesi wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Luxury Hotel, Bandung, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Narasi efisiensi anggaran ini menjadi salah satu identitas awal pemerintahan Prabowo–Gibran. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas dan beban anggaran warisan pemerintahan sebelumnya, efisiensi diposisikan sebagai strategi untuk memastikan belanja negara lebih fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari sorotan. Sejumlah pengamat menilai bahwa efisiensi anggaran perlu dibarengi dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kontradiksi antara penghematan dan realisasi belanja negara yang justru berpotensi memperlebar defisit APBN.

Program Makan Bergizi Gratis: Output Tinggi, Dampak Belum Terukur

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi flagship policy pemerintahan Prabowo–Gibran. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai bahwa menilai dampak kebijakan besar seperti MBG dalam waktu satu tahun masih terlalu dini. Dalam kajian kebijakan publik, kata dia, dampak nyata suatu program umumnya baru dapat diukur dalam jangka menengah hingga panjang, yakni sekitar tiga hingga lima tahun setelah implementasi.

“Kalau melihat dari sisi output, maka data kuantitatif seperti daya jangkau MBG yang bisa diterima jutaan siswa bisa menjadi ukuran. Namun, apakah tujuannya sudah tercapai? Untuk hal ini kita masih perlu menunggu dampak kebijakannya minimal dua tahun ke depan,” ujar Kristian, Minggu, 19 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran diserap atau berapa banyak penerima manfaat dalam jangka pendek, tetapi dari sejauh mana tujuan awal kebijakan tersebut benar-benar tercapai. Untuk itu, dibutuhkan riset ilmiah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sentralisasi Kebijakan dan Otonomi Daerah

Kristian juga menyoroti kecenderungan sentralisasi dalam berbagai program pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, tidak hanya MBG, tetapi juga program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan pola kebijakan yang berorientasi kuat pada keputusan pemerintah pusat.

Padahal, kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia—mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, hingga UU Nomor 23 Tahun 2014—secara tegas menempatkan desentralisasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan.

“Dengan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya memiliki ruang untuk mengambil keputusan strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.

Ia berpandangan bahwa pelemahan otonomi daerah sudah mulai terasa sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kecenderungan tersebut berlanjut di era Prabowo. Dampaknya, kapasitas pemerintah daerah yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade berisiko kembali tereduksi.

“Pelemahan ini berpotensi membuat pemerintah daerah kembali bergantung pada pusat. Padahal, pemberdayaan pemerintah lokal sangat krusial bagi negara seluas dan seberagam Indonesia,” tambahnya.

Tantangan Kesenjangan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Di luar isu tata kelola, Kristian menilai tantangan paling mendesak saat ini adalah kesenjangan ekonomi dan tingginya kebutuhan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan strategis yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan berkelanjutan.

Namun, ia mengingatkan agar pembukaan lapangan kerja tidak bertumpu pada sektor-sektor yang rentan merusak lingkungan hidup. Pemerintah dituntut menghadirkan inovasi kebijakan yang mampu menciptakan pekerjaan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Janji Presiden Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai bahwa secara keseluruhan, janji dan program Presiden Prabowo dalam satu tahun pertama belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, ia menilai sejumlah program terkesan diluncurkan tanpa perencanaan yang matang.

“Kebijakan dan program, mulai dari efisiensi anggaran, MBG, hingga Koperasi Desa Merah Putih masih sebatas deklarasi dan launching. Tata kelola dan perencanaannya buruk,” ujarnya.

Acuviarta menyoroti lemahnya proses perencanaan dan minimnya kejelasan proses bisnis, khususnya pada program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, tanpa konsep yang jelas dan tata kelola yang kuat, program tersebut berpotensi menemui jalan buntu.

Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran justru menimbulkan kerancuan. Di satu sisi pemerintah menggaungkan penghematan, namun di sisi lain terjadi pembengkakan anggaran yang berujung pada defisit APBN.

“Katanya efisiensi, tapi malah defisit,” tuturnya.

Perlunya Evaluasi dan Revisi Kebijakan

Meski kritis, Acuviarta menegaskan bahwa program-program tersebut tidak harus dihentikan. Namun, diperlukan evaluasi menyeluruh dan revisi kebijakan agar anggaran negara tidak terbuang percuma.

“Perencanaan harus jelas, prosesnya jelas, dan tolok ukurnya jelas. Program seperti Koperasi Merah Putih dan MBG bisa dievaluasi, volumenya dikurangi agar lebih tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tantangan pemerintahan Prabowo–Gibran ke depan masih sangat besar, terlebih dengan beban struktural dan fiskal yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.

Kritik terhadap Komunikasi Pemerintah

Acuviarta juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai arus informasi yang sampai kepada presiden cenderung lambat dan bersifat satu arah.

“Harapan saya, komunikasi antara masyarakat dan presiden bisa dua arah. Selama ini terkesan feedback dari masyarakat seperti diblokir,” ujarnya.

KPPOD: Otonomi Daerah Terabaikan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) turut mengkritisi arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran. Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, menilai setahun pertama pemerintahan ini justru menunjukkan gejala sentralisasi baru.

“Dari sudut pandang desentralisasi, pemerintahan Prabowo–Gibran melupakan janji Astacita terkait penguatan otonomi daerah dan fondasi keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menyoroti kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta rancangan APBN 2026 sebagai indikasi melemahnya komitmen terhadap desentralisasi fiskal. Penurunan alokasi TKD dinilai bertolak belakang dengan peningkatan anggaran program prioritas nasional seperti MBG.

Selain itu, Herman mengkritik absennya prinsip evidence-based policy dalam penyusunan kebijakan berskala besar. Ia menilai pemerintah terlalu cepat menaikkan anggaran MBG tanpa evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan tahun pertama.

“Mestinya peningkatan anggaran dilakukan setelah ada evaluasi yang komprehensif,” tegasnya.

Menimbang Tahun Pertama Pemerintahan

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan adanya keberanian dalam mengambil langkah-langkah besar, namun juga memperlihatkan tantangan serius dalam aspek perencanaan, tata kelola, desentralisasi, dan komunikasi publik. Program-program prioritas telah berjalan, tetapi dampak jangka panjangnya masih perlu dibuktikan melalui evaluasi yang objektif dan berbasis data.

Ke depan, pemerintahan Prabowo–Gibran dihadapkan pada tuntutan untuk memperbaiki kualitas kebijakan, memperkuat peran pemerintah daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.