.png)
Perbaikan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola program, meningkatkan kedisiplinan pelaksana, serta memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Langkah pembenahan menjadi perhatian setelah pelaksanaan MBG menghadapi sejumlah persoalan di lapangan, termasuk masalah keamanan pangan dan kedisiplinan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dapur yang Bermasalah Ditindak
Salah satu langkah yang dilakukan BGN adalah memberikan tindakan tegas terhadap pengelola dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
Hingga Jumat (7/8/2026), BGN menyatakan telah memberhentikan 66 kepala dapur MBG karena tindakan indisipliner. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin dalam pelaksanaan program.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada sistem secara keseluruhan, tetapi juga terhadap individu yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional dapur.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Perbaikan tata kelola juga diarahkan pada aspek keamanan pangan.
BGN sebelumnya mengungkap salah satu insiden keamanan pangan di Papua berkaitan dengan SPPG yang memasak makanan terlalu awal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pengelolaan waktu memasak, penyimpanan, hingga distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan.
Karena itu, pembenahan tata kelola MBG tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga prosedur teknis di dapur.
Sudaryono Terbuka terhadap Masukan
Sudaryono menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
Masukan tersebut dapat berasal dari para ahli, chef, hingga pelaku industri katering. Menurut Sudaryono, berbagai pandangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus menambah wawasan BGN dalam menjalankan program.
Keterlibatan pihak yang memiliki pengalaman di bidang makanan dan gizi diharapkan dapat membantu memperbaiki proses pengolahan serta penyajian makanan.
Evaluasi Tidak Berhenti pada Dapur
Pembenahan tata kelola MBG juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program secara lebih luas.
Sejumlah pihak menilai perbaikan perlu menyentuh kualitas pelaksanaan, pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, hingga dampak ekonomi program.
Artinya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari kualitas makanan dan ketepatan pelaksanaan program.
Penataan SPPG Diperkuat
SPPG menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan MBG karena menjadi tempat makanan disiapkan sebelum diberikan kepada penerima manfaat.
Karena itu, BGN memperkuat pengawasan terhadap dapur yang menjalankan program tersebut. Dapur yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai tindakan sesuai tingkat pelanggarannya.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap SPPG menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.
Pesantren Juga Diberi Ruang Bangun Dapur MBG
Di sisi lain, BGN membuka ruang bagi pesantren untuk membangun dapur MBG sendiri dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Sudaryono menjelaskan salah satu syarat pendirian dapur tersebut berkaitan dengan kemampuan mendistribusikan makanan kepada sekitar 1.000 siswa.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas pelaksanaan MBG dengan tetap memperhatikan ketentuan operasional.
Tata Kelola Diperbaiki untuk Jaga Kepercayaan Publik
Program MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang luas sehingga kualitas pengelolaan menjadi faktor penting.
Pembenahan yang dilakukan BGN di bawah Sudaryono menunjukkan adanya upaya memperkuat pengawasan dari tingkat dapur hingga proses distribusi.
Tindakan terhadap kepala dapur yang dinilai indisipliner, evaluasi keamanan pangan, serta keterbukaan terhadap masukan menjadi sejumlah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Dengan perbaikan tersebut, BGN diharapkan dapat memastikan MBG berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Ke depan, konsistensi pengawasan dan penerapan standar menjadi kunci agar pembenahan tata kelola tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem pelaksanaan MBG secara berkelanjutan.
.jpeg)
