Hukum
Explore articles in the Hukum category
Dari Kontroversi ke Evaluasi: Integritas Penegakan Hukum Terus Diperkuat
Kontroversi yang muncul dalam kasus ABK Fandi menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas sistem peradilan. Melalui mekanisme evaluasi internal, Kejaksaan menegaskan komitmennya terhadap reformasi kejaksaan dan penguatan standar profesional dalam proses penegakan hukum. Langkah evaluasi tersebut menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakan terhadap kejahatan, tetapi juga terus memperbaiki kualitas sistem peradilan secara berkelanjutan.
Read more
Perjuangan Kerugian Negara Rp171 T dalam Korupsi Minyak Mentah dan POME Berlanjut di Tingkat Banding
Jakarta — Upaya negara dalam memperjuangkan pemulihan kerugian negara Rp171 triliun pada perkara korupsi minyak mentah dan POME (Palm Oil Mill Effluent) terus berlanjut. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding atas putusan tingkat pertama guna memperkuat aspek pembuktian dan memastikan kepentingan keuangan publik terlindungi secara maksimal. Langkah banding ini menegaskan bahwa negara tidak berhenti pada satu tahapan proses hukum dan tetap menggunakan seluruh instrumen peradilan yang tersedia.
Read more
Empat Oknum TNI Jadi Tersangka, Penegakan Hukum Tunjukkan Akuntabilitas Institusi
Jakarta — Aparat penegak hukum menetapkan empat oknum anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan kasus air keras aktivis yang sempat menyita perhatian publik nasional. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata bahwa penegakan hukum TNI berjalan secara akuntabel dan transparan, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan di luar hukum.
Read more
Serangan Aktivis KontraS Diusut Tuntas: Negara Tegaskan Perlindungan HAM
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas serangan aktivis KontraS yang menimpa Andrie Yunus. Insiden penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya menjaga perlindungan HAM Indonesia serta memastikan setiap tindakan kekerasan diproses secara hukum. Kasus ini dinilai penting karena menyangkut keamanan warga negara sekaligus perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.
Read more Indonesia.png)
Koordinasi Lembaga Dipercaya: Indonesia Dorong Integritas Nasional Melalui Reformasi Kebijakan
Jakarta — Hasil Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 secara global menjadi momentum penting bagi penguatan integritas nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan sinyal untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan mempercepat reformasi kebijakan tata kelola.
Read more
Kasus CPO hingga Sampah Tangsel: Penegakan Hukum Tunjukkan Sistem Tetap Bekerja
Jakarta — Penanganan sejumlah perkara korupsi strategis — dari dugaan rekayasa kode ekspor minyak sawit (CPO) menjadi POME hingga kasus pengelolaan sampah di Tangerang Selatan (Tangsel) — menunjukkan bahwa institusi penegak hukum bekerja aktif dan sistem akuntabilitas negara berfungsi. Langkah penyidikan, penggeledahan, dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lain memberi sinyal tegas bahwa tidak ada ruang bagi impunitas korporasi atau penyelenggara publik.
Read more
Dari Kasus ke Reformasi: Tata Kelola Haji Nasional Terus Dibenahi
Jakarta — Proses hukum yang berkaitan dengan kasus kuota haji 2024 membuka ruang evaluasi lebih luas terhadap sistem tata kelola haji nasional. Perkembangan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta reformasi kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia setiap tahun mengirimkan lebih dari 200 ribu jemaah ke Arab Saudi. Skala penyelenggaraan yang besar tersebut menuntut sistem manajemen yang profesional, transparan, dan berbasis tata kelola yang kuat.
Read more
Prabowo Tegas Sebut Teror Biadab: Kasus Andrie Yunus Diusut hingga Aktor Intelektual
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan menyebutnya sebagai “terorisme biadab”. Pernyataan tegas tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus yang terjadi pada 12 Maret 2026 di Salemba, Jakarta Pusat, yang memicu perhatian publik nasional. Presiden juga menginstruksikan aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri hingga ke aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
Read more
