.png)
JAKARTA — Dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung di tengah suasana publik yang dinamis. Berbagai kebijakan baru memunculkan perdebatan, terutama di media sosial, tempat setiap perubahan dapat dengan cepat menjadi bahan diskusi, kritik maupun dukungan. Kebisingan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi ketika sebuah pemerintahan mencoba mengubah sistem yang sudah berjalan cukup lama. Jika sebuah rumah memiliki persoalan pada pondasinya, perbaikannya tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan mengecat dinding. Bagian dasar harus dibongkar, diperkuat, bahkan dalam beberapa kondisi harus dibangun kembali. Proses seperti itu mungkin membuat rumah terasa kurang nyaman untuk sementara, tetapi tujuannya adalah menghasilkan bangunan yang lebih kuat dalam jangka panjang. Dalam konteks inilah perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Prabowo dapat dibaca: bukan hanya tentang program yang terlihat di permukaan, tetapi juga tentang upaya mengubah sejumlah fondasi pembangunan nasional.
Dimulai dari Persoalan Paling Dasar: Pangan
Perjalanan tersebut dimulai dari kebutuhan paling mendasar masyarakat, yakni pangan. Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama dan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas dalam waktu sekitar satu tahun, lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun. Delapan komoditas tersebut mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Untuk menopang produksi, pemerintah juga menyebut telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan yang ingin dibangun tidak hanya berbicara mengenai jumlah produksi, tetapi juga menyentuh petani sebagai pelaku utama, biaya produksi dan distribusi. Dari sinilah persoalan pangan kemudian terhubung dengan agenda berikutnya: bagaimana memastikan masyarakat bukan hanya memiliki makanan yang cukup, tetapi juga memperoleh asupan yang mendukung kualitas hidup.
Dari Ketahanan Pangan Menuju Pembangunan Manusia
Kebutuhan pangan kemudian bertemu dengan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program besar pemerintahan Prabowo. Dalam satu tahun pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional melaporkan program tersebut telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh provinsi. Program ini memperlihatkan bagaimana agenda pangan diarahkan lebih jauh menjadi investasi pembangunan manusia, karena makanan yang disediakan tidak hanya dipandang sebagai bantuan konsumsi harian, tetapi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Pemerintah juga menempatkan pelaksanaan MBG dalam ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan tenaga kerja, pemasok bahan pangan dan pelaku usaha. Dengan begitu, persoalan pangan mulai disambungkan dengan persoalan kualitas manusia sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika Kualitas Manusia Menjadi Modal Pembangunan
Dari meja makan, perhatian pemerintah kemudian bergerak menuju pendidikan dan kesehatan. Pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sementara program pemeriksaan kesehatan gratis diarahkan untuk memperkuat pencegahan serta deteksi dini penyakit. Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, pemerintah menyebut layanan Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang dan perbaikan dilakukan terhadap 71.744 sekolah pada 2026. Artinya, pembangunan manusia tidak hanya ditempatkan pada satu program, tetapi dibangun melalui beberapa lapisan sekaligus: anak memperoleh asupan gizi, mendapatkan pendidikan, dan memiliki akses terhadap pemeriksaan kesehatan. Dari fondasi manusia inilah pemerintah kemudian membawa agenda pembangunan menuju fondasi ekonomi yang lebih luas.
Ekonomi Tetap Bergerak di Tengah Transformasi
Perubahan kebijakan tersebut berlangsung ketika perekonomian nasional tetap tumbuh. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. Pada tahun yang sama, PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita Rp83,7 juta. Angka ini memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi nasional pada tahun pertama penuh pemerintahan Prabowo. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka PDB karena ukuran pembangunan juga perlu dilihat dari bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi perubahan kondisi sosial masyarakat. Di titik inilah indikator kemiskinan menjadi penting.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat
BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 berada di angka 8,25 persen, turun 0,32 poin persentase dibandingkan September 2024 yang sebesar 8,57 persen. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 23,36 juta orang, atau berkurang sekitar 700 ribu orang dibandingkan September 2024. Data tersebut menjadi salah satu indikator sosial dalam membaca kondisi Indonesia selama periode awal pemerintahan Prabowo. Tentu, perubahan kemiskinan tidak dapat secara otomatis dikaitkan hanya dengan satu kebijakan atau satu pemerintahan karena dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan sosial. Namun, penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada periode yang sama indikator kemiskinan nasional bergerak turun. Setelah fondasi sosial dan ekonomi mulai dibangun, pemerintah kemudian mengarahkan perhatian pada persoalan yang lebih struktural: bagaimana Indonesia menghasilkan nilai ekonomi dari kekayaan yang dimilikinya sendiri.
Energi dan Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor
Salah satu persoalan struktural tersebut berada pada sektor energi. Pemerintah mendorong implementasi B50 sebagai bagian dari agenda swasembada energi berbasis sumber daya domestik. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau US$9,5 miliar. Klaim penghematan tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan pemerintah, sementara dampak jangka panjang kebijakan B50 tetap perlu dilihat dari pelaksanaan dan keberlanjutannya. Namun, arah kebijakannya menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan pada energi impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Dari energi, perhatian kemudian bergerak menuju sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia.
Hilirisasi untuk Mengubah Cara Indonesia Menghasilkan Nilai
Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi tantangan berikutnya adalah bagaimana kekayaan tersebut menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo. Pemerintah mendorong agar komoditas tidak berhenti sebagai bahan mentah yang keluar dari Indonesia, melainkan diproses lebih lanjut melalui pembangunan industri domestik. Dengan cara tersebut, rantai ekonomi dapat menjadi lebih panjang, investasi industri dapat berkembang dan kesempatan kerja diharapkan ikut bertambah. Hilirisasi pada akhirnya bukan hanya persoalan ekspor, melainkan upaya mengubah struktur ekonomi agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam rantai produksi global.
Kekayaan Negara Mulai Dipandang sebagai Aset Strategis
Ketika hilirisasi berbicara tentang bagaimana sumber daya menghasilkan nilai tambah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kekayaan yang sudah dimiliki negara dikelola. Pemerintah kemudian membentuk Danantara sebagai bagian dari pengelolaan aset dan investasi strategis negara. Pemerintah juga memperkenalkan Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dalam agenda tata kelola sumber daya strategis. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang didorong pemerintahan Prabowo tidak hanya berusaha meningkatkan produksi, tetapi juga membenahi cara negara mengelola aset dan kekayaan yang sudah dimilikinya. Dengan demikian, fondasi ekonomi mulai diperluas dari sekadar produksi menuju pengelolaan kekayaan nasional.
Bank Emas dan Upaya Mengelola Kekayaan di Dalam Negeri
Agenda tersebut kemudian berlanjut melalui pembentukan Bank Emas. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar US$20 miliar. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan Presiden dalam penjelasan mengenai tata kelola kekayaan nasional. Kebijakan ini diarahkan agar emas tidak hanya dipandang sebagai komoditas yang ditambang dan dijual, tetapi juga dapat masuk ke dalam sistem keuangan nasional. Jika agenda tersebut terus berkembang, pengelolaan emas menjadi bagian dari upaya memperbesar kemampuan Indonesia dalam mengelola kekayaan domestiknya sendiri.
Desa Menjadi Bagian dari Perubahan Ekonomi
Fondasi ekonomi tersebut tidak hanya dibangun dari industri besar dan sumber daya alam. Pemerintah juga membawa agenda transformasi hingga ke tingkat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam pidato kenegaraan, Presiden menyebut operasionalisasi 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu capaian pemerintah. Koperasi tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui distribusi, perdagangan dan berbagai kegiatan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pusat pertumbuhan di kota, tetapi juga berusaha menciptakan simpul ekonomi di tingkat desa.
Perubahan Juga Menyentuh Cara Negara Bekerja
Ketika program pembangunan semakin luas, pembenahan tidak mungkin hanya dilakukan di luar sistem pemerintahan. Cara negara bekerja juga harus ikut berubah. Salah satunya melalui digitalisasi perlindungan sosial yang diarahkan untuk memperbaiki pendataan dan penyaluran bantuan. Di sektor lain, pemerintah juga melakukan berbagai penataan kelembagaan dan tata kelola. Dalam pidato Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari, atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Angka tersebut menggambarkan luasnya agenda perubahan yang ingin dilakukan pemerintah, meskipun tidak semua kebijakan dapat dinilai hasil akhirnya dalam waktu yang sama.
Dua Tahun Pertama Bukan Tentang Menyelesaikan Semuanya
Presiden sendiri menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah masih menyebut sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja hingga pemberantasan korupsi, pertambangan ilegal dan penyelundupan. Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa perjalanan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo masih merupakan bagian dari proses yang lebih panjang. Ada kebijakan yang sudah menghasilkan indikator terukur, ada yang baru memasuki tahap implementasi, dan ada pula yang dampaknya baru dapat dinilai setelah berjalan lebih lama.
Dari Kebisingan Hari Ini Menuju Fondasi Masa Depan
Pada akhirnya, perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai rangkaian upaya membangun fondasi dari berbagai arah secara bersamaan. Pangan diarahkan menuju kemandirian, MBG menyentuh gizi, pendidikan dan kesehatan diarahkan pada pembangunan manusia, ekonomi tetap dijaga tumbuh, kemiskinan bergerak turun, energi diarahkan mengurangi ketergantungan impor, hilirisasi mengejar nilai tambah, Danantara dan Bank Emas menyentuh pengelolaan kekayaan, sementara Koperasi Merah Putih membawa agenda ekonomi hingga desa.
Semua itu berlangsung bersamaan dengan perdebatan yang tidak mungkin dihindari dalam sebuah negara demokrasi. Sebagian masyarakat melihat perubahan tersebut sebagai terobosan, sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas, biaya dan dampaknya. Perdebatan itu sendiri merupakan bagian dari proses menguji kebijakan publik.
Namun, jika pembangunan dianalogikan sebagai sebuah rumah, dua tahun pertama ini belum menjadi saat untuk menilai seluruh bangunannya. Sebagian pekerjaan masih berada di bagian bawah, pada fondasi yang mungkin tidak selalu terlihat dari luar.
Karena itu, ukuran akhirnya bukan seberapa ramai perdebatan hari ini, melainkan apakah fondasi yang sedang dibangun mampu menghasilkan Indonesia yang lebih mandiri, produktif, sehat, berpendidikan dan memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola kekayaannya sendiri.
Presiden Prabowo sendiri menyatakan pemerintah tidak membangun hanya untuk satu masa jabatan, tetapi untuk masa depan Indonesia.
Dan sebagaimana sebuah rumah, kekuatan sebuah negara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak di permukaan, tetapi oleh seberapa kokoh fondasi yang menopangnya.
