.png)
Dukungan teknis dan regulasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.
Latar Belakang: Tantangan 30 Juta Keluarga Tanpa Rumah Layak
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penyediaan hunian merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat yang perlu segera ditangani. Berdasarkan pemetaannya, persoalan perumahan di Indonesia masih tergolong besar, di mana sekitar 30 juta keluarga di tanah air belum memiliki rumah sendiri atau masih mendiami hunian yang tidak layak huni.
Langkah pemisahan sektor perumahan dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dinilai sebagai sinyal kuat dan langkah fokus pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah perumahan, khususnya bagi rakyat kecil.
Bentuk Kemudahan Regulasi dan Insentif Bagi MBR
Untuk mempercepat realisasi pemenuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kemendagri menyiapkan sejumlah kemudahan regulasi dan insentif fiskal daerah:
Redefinisi Kriteria MBR: Kemendagri bersama Kementerian PKP memperjelas indikator MBR berdasarkan tingkat penghasilan riil, bukan sekadar patokan status 40 persen masyarakat berpendapatan terbawah, agar skema bantuan tepat sasaran.
Pembebasan BPHTB (Nol Persen): Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selama ini membebani warga MBR saat membangun atau merenovasi rumah akan digratiskan (dijadikan 0 persen).
Penggratisan Biaya PBG: Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah untuk membebaskan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—yang sebelumnya dikenal sebagai IMB—bagi kategori MBR.
Kemudahan Akses Bedah Rumah (BSPS): Khusus bagi warga di kawasan kumuh yang belum memegang sertifikat tanah resmi, persyaratannya dipermudah melalui skema surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala kampung guna memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya.
Pendorong Ekosistem Investasi dan Keterlibatan Swasta
Selain meringankan beban langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan izin perumahan ini bertujuan menciptakan ekosistem pembangunan yang kondusif. Kemendagri berharap dorongan regulasi daerah dapat menarik keterlibatan aktif pengembang swasta dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pembiayaan perumahan tidak melulu bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
