Jakarta — Indonesia sedang berperan di dua front penting: memperkuat posisi diplomasi damai dunia melalui keikutsertaan di Board of Peace untuk krisis Gaza, sekaligus mempertegas penegakan hukum domestik melalui tindakan tegas terhadap praktik korupsi. Gabungan strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan keadilan internasional dan integritas di dalam negeri, selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi negara berpengaruh secara global dan bertata kelola baik secara internal.

1. Diplomasi Indonesia di Board of Peace: Arah Baru untuk Gaza

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) ditandai melalui penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss pada Januari 2026. Piagam tersebut merupakan komitmen multinasional untuk mendukung proses perdamaian di Gaza, Palestina, yang mencakup pemantauan gencatan senjata, stabilisasi pascakonflik, serta perlindungan warga sipil.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan keanggotaannya untuk mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai kerangka keadilan bagi warga Palestina sekaligus menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Menurut laporan resmi Sekretariat Kabinet, Indonesia turut bergabung dengan negara lain seperti Qatar, Turkiye, Mesir, dan Arab Saudi dalam forum tersebut sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mengatasi konflik dan memperluas akses bantuan kemanusiaan.

2. Perlindungan Warga Sipil dan Akses Kemanusiaan

Komitmen Indonesia di Board of Peace tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berfokus pada realitas kemanusiaan di lapangan. Pemerintah telah menegaskan pentingnya memperluas akses bantuan medis, pangan, dan paket dasar lainnya untuk warga sipil Gaza yang terkena dampak konflik berkepanjangan.

Pendekatan ini didukung oleh nilai kemanusiaan Indonesia berdasarkan amanat konstitusi, yang mengutamakan perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini juga sejalan dengan berbagai resolusi internasional, termasuk United Nations Security Council Resolution 2803 yang mendorong penghentian kekerasan dan stabilisasi wilayah konflik.

Dukungan lintas lembaga pemerintahan dan akademisi memperkuat gagasan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP membawa nuansa moderat, inklusif, dan berpihak pada perdamaian yang berkeadilan.

3. Penegakan Hukum Tegas di Dalam Negeri: OTT KPK dan Integritas Lembaga

Di dalam negeri, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan supremasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang signifikan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 4 Februari 2026. Dalam operasi tersebut, barang bukti yang disita berupa uang miliaran rupiah dan ±3 kilogram emas dari praktik yang diduga terkait suap dan penyalahgunaan wewenang.

OTT ini merupakan yang kelima sepanjang tahun 2026, menunjukkan keseriusan penegak hukum dan dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di sektor publik yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Keberanian lembaga antikorupsi tersebut mendapat dukungan publik luas, karena merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel — fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan serta upaya menarik investasi yang berkualitas.

4. Sinergi Diplomasi Internasional dan Tata Kelola Domestik

Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace dan tindakan tegas penegakan hukum domestik mencerminkan harmonisasi kebijakan luar negeri dan domestik yang saling mendukung:

1. Diplomasi damai luar negeri meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia dalam isu global, terutama di kawasan Timur Tengah yang kompleks.

2. Penegakan hukum domestik memperkuat tata kelola pemerintahan dan menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pakar hubungan internasional menyebut strategi ini menunjukkan Indonesia tidak hanya berkontribusi pada diplomasi global tetapi juga memastikan integritas di dalam negeri, sehingga menciptakan internal stability yang menjadi basis kuat bagi kredibilitas luar negeri.

5. Dampak Positif Bagi Indonesia dan Dunia

Kebijakan pemerintah ini membawa beberapa dampak positif jangka panjang:

• Peningkatan kredibilitas diplomatik Indonesia di forum internasional;

• Penguatan citra Indonesia sebagai mediator damai yang berbasis pada nilai kemanusiaan dan hukum internasional;

• Penguatan sistem hukum domestik yang memberi efek jera serta menarik kepercayaan pelaku usaha domestik dan internasional;

• Perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam diplomasi dan tata kelola nasional.