BGN Depok Ambil Langkah Cepat Setelah Kasus Terungkap

Depok — Kasus dugaan keterlibatan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian publik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok memberikan penjelasan terkait kronologi kejadian tersebut.

Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha, menjelaskan bahwa pihaknya segera mengambil tindakan tegas begitu informasi terkait dugaan keterlibatan relawan tersebut diterima. Relawan yang bersangkutan diketahui langsung diberhentikan dari tugasnya pada 17 April 2026 sebagai bentuk komitmen menjaga integritas program pelayanan gizi kepada masyarakat.

Menurut keterangan yang disampaikan, langkah pemecatan dilakukan untuk memastikan program SPPG tetap berjalan profesional dan tidak tercoreng oleh tindakan individu yang diduga melanggar hukum. BGN Depok juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap keterlibatan relawan dalam aktivitas ilegal, termasuk kasus narkotika.

Kasus ini bermula ketika aparat kepolisian mengamankan seorang sopir yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok karena diduga berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu. Informasi tersebut kemudian berkembang dan memicu perhatian publik terhadap sistem pengawasan relawan dalam program pelayanan masyarakat.

Pengawasan Relawan dan Evaluasi Internal Jadi Sorotan

BGN Depok memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi internal guna memperketat proses seleksi dan pengawasan terhadap relawan yang terlibat dalam program pelayanan publik. Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak menurun.

Pihak BGN juga menegaskan bahwa program SPPG dan MBG tetap berjalan normal meski kasus tersebut mencuat. Mereka memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan seluruh relawan lain tetap menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, kasus ini memunculkan perhatian terkait pentingnya pengawasan terhadap tenaga relawan dan pekerja di sektor pelayanan publik. Pengamat sosial menilai proses verifikasi dan pengawasan berkala perlu diperkuat agar program pemerintah dapat berjalan dengan aman dan profesional.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengaitkan tindakan individu dengan keseluruhan program pelayanan gizi yang sedang dijalankan pemerintah. Program tersebut disebut tetap memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.

BGN Depok menegaskan akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran yang melibatkan relawan maupun pihak lain dalam program pelayanan masyarakat.