.png)
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) via saluran konferensi video bersama kementerian dan lembaga terkait dari Jakarta. Pertemuan tersebut digelar khusus untuk meninjau secara menyeluruh perkembangan penanganan berbagai titik bencana alam yang tengah terjadi di Indonesia, termasuk situasi pascagempa bumi di Flores, eskalasi aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh aparat di lapangan, seraya menegaskan bahwa kerja tanggap darurat harus dibarengi dengan strategi pemulihan dan mitigasi yang berkelanjutan.
Pengawasan Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Flores
Di tengah jalannya rapat terbatas, Presiden Prabowo Subianto secara spesifik meminta laporan komprehensif mengenai kondisi pemulihan fisik dan sosial bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh kabupaten di lokasi bencana mendapatkan penanganan yang merata tanpa ada wilayah yang terlewatkan.
"Saya ingin memastikan wilayah yang terdampak, khususnya kabupaten yang belum saya datangi, telah mendapatkan penanganan dengan baik dan dapat segera dipulihkan," ujar Presiden Prabowo.
Penyusunan Master Plan Mitigasi Bencana Nasional
Guna memperkuat sistem ketahanan bencana tanah air secara permanen, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kementerian untuk merancang peta jalan penanggulangan bencana yang terstruktur. Kebijakan ini dimaksudkan agar penanganan bencana alam di Indonesia tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan matang dan terintegrasi secara nasional.
"Jadi nanti kita siapkan master plan yang menyeluruh dan yang masif," kata Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap strategi mitigasi jangka panjang.
Penguatan Sinergi Penanggulangan Darurat Lintas Instansi
Melalui konsolidasi dalam rapat terbatas tersebut, Pemerintah Pusat mempertegas komitmennya untuk mengawal ketat seluruh proses pemulihan pascabencana. Integrasi antara instansi teknis seperti BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat proses rekonstruksi serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
