Restitusi Pajak Melonjak Tajam, Pemerintah Bertindak Cepat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas setelah nilai restitusi pajak sepanjang 2025 melonjak hingga Rp361,2 triliun. Angka tersebut dinilai jauh di atas proyeksi awal dan memunculkan kekhawatiran terhadap pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai bentuk evaluasi, dua pejabat DJP resmi dicopot dari jabatannya. Keputusan itu diambil setelah Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap lima pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengembalian pajak.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya menerima laporan bahwa potensi restitusi pajak berada dalam angka yang terkendali. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan lonjakan signifikan yang berdampak pada penerimaan negara.

“Angkanya ternyata jauh lebih besar dari laporan awal yang saya terima,” ujar Purbaya dalam keterangannya terkait evaluasi internal DJP.

Langkah pencopotan pejabat ini disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem pengawasan pajak agar lebih transparan dan akuntabel.

Audit Restitusi Pajak 2016–2025 Mulai Dilakukan

Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses restitusi, Kementerian Keuangan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap restitusi pajak periode 2016 hingga 2025.

Audit tersebut akan memeriksa mekanisme pengajuan, persetujuan, hingga pencairan restitusi di berbagai sektor usaha. Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada sejumlah sektor strategis yang memiliki nilai restitusi besar.

Purbaya menegaskan bahwa audit dilakukan bukan untuk menghambat hak wajib pajak, melainkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

Selain audit, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 guna memperketat pengawasan pengembalian pajak. Regulasi tersebut memperkuat proses penelitian dokumen dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan restitusi.

Reformasi DJP Jadi Fokus Pemerintah

Kasus lonjakan restitusi pajak ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi perpajakan. Peningkatan kualitas data, akurasi pelaporan, serta pengawasan internal menjadi fokus utama Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.

Pemerintah menilai sistem pengawasan yang kuat sangat penting agar proses restitusi tetap berjalan cepat bagi wajib pajak yang memenuhi syarat, namun tetap aman dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Langkah tegas terhadap pejabat DJP diharapkan dapat meningkatkan disiplin internal sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.