Jakarta — Pemerintah Indonesia meningkatkan kesiapan untuk mengatur dan mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara komprehensif melalui dua Peraturan Presiden (Perpres) penting yang diprioritaskan pada 2026. Regulasi ini diharapkan menjadi kerangka hukum dan etika nasional bagi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi AI di berbagai sektor — dari pemerintahan hingga industri — guna mendorong inovasi sekaligus menjaga keamanan dan hak masyarakat.

Dua Pilar Regulasi AI: Roadmap & Etika

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memfinalisasi dua dokumen utama yang akan dijadikan dasar penerbitan Perpres AI:

1. AI National Roadmap — peta jalan strategis yang menetapkan arah pengembangan, prioritas teknologi AI, dan tata kelola risiko sistemik;

2. Etika AI — pedoman etika untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab, aman, dan menghormati hak masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa kedua dokumen ini telah masuk proses pembahasan di Sekretariat Negara dan segara diharmonisasikan menjadi Perpres guna memberi kepastian hukum bagi pelaku teknologi, bisnis, akademisi, dan pemerintah sendiri. Regulasi ini tidak hanya menjadi pedoman internal pemerintah tetapi juga menjadi panduan nasional dalam membangun ekosistem AI yang inovatif, etis, dan berkelanjutan. Perpres AI dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, dari sektor publik hingga sektor swasta.

Menjawab Tantangan dan Peluang AI Global

Perkembangan teknologi AI berlangsung sangat cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan — mulai dari layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi digital. Indonesia menilai bahwa tanpa landasan regulasi yang kuat, adopsi AI dapat menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi, bias algoritmik, dan ketidakpastian etika. Regulasi Perpres dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus memastikan bahwa AI dapat mendorong kemajuan nasional yang inklusif.

Selain itu, penyusunan peta jalan AI nasional menunjukkan keinginan pemerintah agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan teknologi AI yang relevan dengan konteks bangsa — termasuk dalam meningkatkan daya saing global dan mempersiapkan tenaga kerja digital masa depan.

AI Lebih dari Teknologi — Regulasi Sebagai Landasan

Perpres AI juga menyiapkan dasar bagi pengaturan teknis lanjutan di tingkat kementerian dan lembaga sesuai fungsi masing-masing, termasuk ketentuan seperti label wajib untuk konten yang dihasilkan oleh AI, yang bertujuan mencegah disinformasi dan melindungi konsumen digital di Indonesia.

Regulasi yang jelas juga diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan terus meningkat, dengan peran AI dalam inovasi bisnis, layanan publik, dan industri kreatif. Kerangka hukum ini sekaligus menjadi titik awal penataan tata kelola AI nasional secara sistematis.

Tantangan dan Harapan 2026

Disahkannya dua Perpres yang menjadi prioritas regulasi pada 2026 menunjukkan bahwa Indonesia mengambil langkah proaktif dalam menghadapi transformasi digital yang makin masif. Pemerintah berharap aturan ini dapat disahkan pada kuartal pertama 2026, memberikan kepastian hukum bagi investor, pengembang teknologi, lembaga riset, dan masyarakat secara umum.

Dengan landasan hukum dan etika yang kokoh, Indonesia berpeluang menjadi pionir AI bertanggung jawab di kawasan sekaligus menguatkan posisi nasional dalam ekonomi digital dunia.