Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyesuaian harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang berlaku pada Juni 2026. Menurut KMHDI, dinamika harga energi merupakan persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi geopolitik dan ekonomi global yang saat ini masih bergejolak.
Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Ardi Adnyana, mengatakan masyarakat perlu melihat persoalan kenaikan harga BBM secara menyeluruh dan tidak semata-mata dari perspektif domestik.
“Kita memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Namun penyampaiannya harus tetap dalam koridor demokrasi, mengedepankan dialog, dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat luas,” ujar Wayan Ardi Adnyana.
Kenaikan Harga Energi Dipengaruhi Faktor Global
KMHDI menilai bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi tidak terlepas dari perkembangan situasi internasional yang memengaruhi pasar energi dunia. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, gangguan rantai pasok global, hingga fluktuasi harga minyak mentah internasional menjadi faktor yang turut memengaruhi kebijakan energi di berbagai negara.
Menurut Wayan, Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global tidak sepenuhnya terlepas dari dampak perubahan harga energi internasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa dinamika harga BBM bukan semata-mata disebabkan oleh faktor internal.
“Kondisi energi dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik global. Karena itu, kita perlu melihat persoalan ini secara objektif dan komprehensif,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman yang utuh terhadap konteks global penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan atau narasi yang berpotensi memicu keresahan sosial.
KMHDI Dukung Hak Kritik, Tolak Tindakan Anarkis
Dalam pernyataannya, PP KMHDI menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Organisasi tersebut mendukung ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Namun demikian, KMHDI mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat destruktif.
“Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum,” tegas Wayan.
KMHDI berpandangan bahwa aksi yang berujung pada perusakan fasilitas publik, kekerasan, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat tidak akan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.
Sebaliknya, tindakan tersebut dinilai hanya akan menambah beban sosial dan ekonomi yang pada akhirnya juga dirasakan oleh masyarakat luas.
Stabilitas Nasional Dinilai Sangat Penting
PP KMHDI menekankan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan stabilitas nasional yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan global. Di tengah ketidakpastian ekonomi internasional, menjaga suasana yang aman dan kondusif dianggap menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Menurut organisasi tersebut, berbagai program pembangunan yang sedang berjalan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, bangsa Indonesia membutuhkan ketenangan, dialog, dan semangat kebersamaan. Yang harus dijaga adalah persatuan dan kondusivitas nasional,” ujar Wayan.
KMHDI menilai bahwa stabilitas sosial dan politik merupakan aset penting yang harus dipelihara bersama, terutama ketika dunia sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan geopolitik.
Mahasiswa Diharapkan Menjadi Penyejuk
Sebagai organisasi kemahasiswaan, KMHDI juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurut Wayan, mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi, bukan memperkeruh suasana.
Ia mendorong kalangan mahasiswa untuk aktif memberikan pemahaman yang objektif mengenai berbagai persoalan nasional, termasuk isu energi, ekonomi, dan kebijakan publik.
Mahasiswa juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif sekaligus menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
“Mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan moral yang mampu menjelaskan persoalan secara objektif dan membantu masyarakat memahami situasi yang sedang terjadi,” ujarnya.
Ajakan Menjaga Persatuan Bangsa
Menutup pernyataannya, PP KMHDI mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas berbagai perbedaan yang ada.
Organisasi tersebut meyakini bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan apabila seluruh elemen bangsa mampu menjaga solidaritas dan semangat gotong royong.
“Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, mengedepankan dialog, menjaga ketertiban, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama,” tutup Wayan Ardi Adnyana.
Bagi KMHDI, respons terhadap kebijakan publik harus tetap berada dalam bingkai demokrasi yang sehat. Dengan menjaga kondusivitas nasional, memperkuat dialog, dan menolak tindakan anarkis, Indonesia dinilai akan lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus melanjutkan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.
