Jakarta — Hasil Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 secara global menjadi momentum penting bagi penguatan integritas nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan sinyal untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan mempercepat reformasi kebijakan tata kelola.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan badan pengawas internal diyakini sebagai kunci dalam memperbaiki persepsi publik serta memperkuat fondasi sistem antikorupsi nasional.

CPI 2025: Tantangan yang Dijawab dengan Reformasi

Transparency International mencatat bahwa penurunan skor Indonesia dipengaruhi oleh persepsi terhadap pengawasan dan tata kelola sektor publik. Namun, pemerintah memandang evaluasi ini sebagai bagian dari proses pembenahan yang berkelanjutan.

Alih-alih defensif, pemerintah memilih jalur responsif dengan menegaskan agenda reformasi yang lebih terstruktur, termasuk penguatan sistem pengawasan berbasis risiko dan digitalisasi proses birokrasi.

Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum

Koordinasi antara kementerian/lembaga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) diperkuat untuk memastikan setiap indikasi penyimpangan ditangani secara profesional dan transparan.

Penanganan sejumlah kasus besar dalam beberapa bulan terakhir menjadi bukti bahwa sistem hukum tetap berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga pencegahan melalui pembenahan regulasi dan tata kelola.

Reformasi Kebijakan: Dari Sistem ke Budaya Integritas

Agenda reformasi tidak berhenti pada regulasi teknis. Pemerintah mendorong pembentukan budaya integritas melalui:

• penerapan sistem merit dalam birokrasi,

• transparansi pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik,

• peningkatan keterbukaan data anggaran publik,

• serta penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor (whistleblower).

Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkecil ruang praktik suap dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.

Dampak terhadap Kepercayaan dan Daya Saing

Integritas kelembagaan berkontribusi langsung pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan sistem pengawasan yang konsisten, Indonesia dinilai mampu meningkatkan kredibilitas institusional di mata dunia.

Pemerintah optimistis bahwa reformasi kebijakan yang sedang berjalan akan memberikan dampak positif jangka menengah terhadap kualitas institusi dan persepsi integritas nasional.

Integritas sebagai Agenda Nasional

Presiden dan jajaran kabinet menempatkan integritas sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional. Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang independen menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola.

CPI 2025 dipandang sebagai refleksi yang mendorong percepatan langkah pembenahan, bukan sebagai indikator stagnasi.

Kesimpulan

Hasil CPI 2025 menjadi pengingat bahwa penguatan integritas membutuhkan kerja kolektif dan konsisten. Melalui koordinasi lembaga yang semakin solid dan reformasi kebijakan yang berkelanjutan, Indonesia berupaya memperkuat sistem antikorupsi nasional dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih kredibel.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kepercayaan publik dan daya saing Indonesia di tingkat global.