Indonesia Emas 2045 dan Tantangan Membangun Kepercayaan Sosial
Pernyataan aktivis HAM Sumarsih yang menyebut visi Indonesia Emas 2045 sulit tercapai tanpa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memunculkan perdebatan yang melampaui isu politik sesaat. Dalam perspektif sosiologi, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai ekspresi sosial yang lahir dari pengalaman sejarah, memori kolektif, dan tuntutan terhadap keadilan dalam ruang demokrasi.
Selama ini, pembangunan nasional sering diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan, investasi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan kapasitas negara. Namun secara sosiologis, pembangunan juga menyangkut kemampuan negara membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik.
Dalam pemikiran sosiolog klasik Max Weber, legitimasi negara tidak hanya bertumpu pada hukum dan administrasi, tetapi juga pada penerimaan moral masyarakat terhadap otoritas negara. Ketika sebagian kelompok masyarakat merasa pengalaman sejarah atau tuntutan keadilannya belum mendapatkan ruang penyelesaian, maka muncul tantangan terhadap legitimasi simbolik negara di ruang publik.
Karena itu, diskursus mengenai Indonesia Emas 2045 dan isu HAM tidak semata dapat dibaca sebagai pertentangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Perdebatan tersebut juga mencerminkan proses negosiasi sosial mengenai arah pembangunan nasional di masa depan.
Memori Kolektif dan Isu HAM dalam Kesadaran Publik
Dalam kajian sosiologi, konsep collective memory atau memori kolektif menjelaskan bahwa pengalaman sejarah suatu bangsa tidak berhenti pada peristiwa yang telah berlalu.
Pemikir Maurice Halbwachs menjelaskan bahwa memori sosial terus hidup melalui keluarga, komunitas, media, ruang pendidikan, hingga gerakan sosial. Dalam konteks Indonesia, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM masa lalu menjadi bagian dari memori publik yang masih memiliki resonansi dalam kehidupan sosial hingga saat ini.
Dari sudut pandang tersebut, pernyataan Sumarsih memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar kritik kebijakan. Ia dipahami sebagai representasi dari narasi keadilan dan suara korban yang masih menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia.
Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan memori kolektif menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi saja belum selalu dipersepsikan cukup apabila sebagian masyarakat masih memandang adanya persoalan historis yang belum memperoleh ruang penyelesaian.
Namun demikian, artikel ini juga menekankan pentingnya menghindari cara pandang yang menempatkan pembangunan ekonomi dan penyelesaian HAM sebagai dua agenda yang saling meniadakan.
Negara modern justru dituntut mampu membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Konflik Demokrasi dan Pembangunan Tidak Selalu Bersifat Berlawanan
Dalam teori konflik yang dikembangkan Ralf Dahrendorf, konflik dipahami sebagai bagian yang wajar dalam masyarakat modern.
Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, serta perbedaan interpretasi terhadap sejarah dan masa depan. Dalam demokrasi, konflik tidak selalu bermakna destruktif, tetapi dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial selama disalurkan melalui institusi yang terbuka dan ruang dialog yang sehat.
Dari perspektif tersebut, suara kritis mengenai HAM dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan semata ancaman terhadap negara.
Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi sosial. Karena itu, tantangan Indonesia bukan memilih antara pembangunan atau HAM, melainkan bagaimana menyusun sintesis yang memungkinkan keduanya berjalan secara beriringan.
Sosiologi pembangunan menunjukkan bahwa negara yang kuat bukan negara yang menutup kritik, tetapi negara yang mampu menjaga stabilitas sambil membuka ruang partisipasi dan koreksi dari masyarakat.
Rekonsiliasi Sosial dan Generasi Muda Jadi Modal Menuju Indonesia Emas
Dalam perspektif Robert Putnam, pembangunan negara juga dipengaruhi oleh keberadaan social capital atau modal sosial berupa kepercayaan publik, partisipasi warga, dan kualitas institusi.
Negara dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan. Karena itu, rekonsiliasi sosial dapat dipahami sebagai bagian dari investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Rekonsiliasi tidak selalu berarti membuka kembali konflik masa lalu tanpa batas, tetapi menghadirkan ruang pengakuan dan pembelajaran bersama terhadap sejarah bangsa.
Di era keterbukaan informasi saat ini, generasi muda juga menjadi aktor penting dalam membentuk arah pembangunan Indonesia. Dalam konsep network society dari Manuel Castells, opini publik dibentuk melalui media digital, komunitas daring, dan arus informasi yang bergerak cepat.
Generasi muda saat ini tidak hanya menilai kemajuan bangsa dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas demokrasi, kebebasan sipil, kesempatan kerja, dan keadilan sosial.
Karena itu, Indonesia Emas 2045 dapat dipahami bukan sekadar target ekonomi atau proyek pembangunan fisik, melainkan visi pembangunan multidimensional: ekonomi yang maju, demokrasi yang sehat, masyarakat yang inklusif, serta negara yang mampu menyelesaikan persoalan sejarah secara dewasa.
Pada akhirnya, pembangunan nasional tidak hanya berbicara tentang seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dicapai, tetapi juga tentang kemampuan negara membangun kohesi sosial, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan ruang bersama untuk masa depan yang lebih inklusif.
