Tuduhan Ekonomi Boros Dinilai Tidak Sepenuhnya Didukung Data
Artikel The Economist yang terbit pada 14 Mei 2026 menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut arah kebijakan ekonomi Indonesia berpotensi membahayakan stabilitas fiskal. Salah satu kritik utama yang disampaikan adalah tuduhan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan belanja yang terlalu agresif atau spendthrift.
Namun berdasarkan kajian yang disusun menggunakan berbagai data ekonomi nasional dan internasional, tuduhan tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini. Defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Rasio utang pemerintah juga berada di kisaran 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah ambang batas 60 persen yang kerap dijadikan standar kehati-hatian fiskal internasional.
Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia mencapai USD154,6 miliar atau setara sekitar 6,3 bulan impor. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada level tiga bulan impor. Kondisi ini menunjukkan ruang stabilitas eksternal Indonesia masih relatif kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Data pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan perkembangan positif. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau menjadi pertumbuhan tertinggi sejak kuartal III 2022. Sementara surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 mencapai USD49,82 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka USD39,84 miliar.
Bahkan, dalam hasil konsultasi ekonomi tahunannya, International Monetary Fund menyebut Indonesia sebagai salah satu global bright spot atau titik terang ekonomi global karena dinilai mampu menjaga pertumbuhan di tengah berbagai tekanan eksternal. Penilaian tersebut dinilai bertolak belakang dengan gambaran ekonomi yang disampaikan dalam artikel The Economist.
Meski demikian, kajian tersebut juga mengakui adanya sejumlah tantangan nyata yang harus dihadapi pemerintah, termasuk tingginya pembayaran bunga utang yang diproyeksikan mencapai Rp599,44 triliun pada 2026 dan rendahnya rasio pajak nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah jangka panjang.
MBG, Demokrasi, dan Capaian Pemerintah yang Disebut Luput dari Sorotan
Kritik lain yang disampaikan The Economist menyasar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap sebagai pengeluaran negara yang kurang produktif. Namun kajian tersebut menilai pandangan itu bertentangan dengan berbagai penelitian dan rekomendasi lembaga internasional.
Program makan sekolah telah lama diakui oleh World Bank sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial terbesar di dunia. Berbagai penelitian internasional menunjukkan program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Hingga akhir 2025, Program MBG tercatat telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini juga diklaim menciptakan sekitar 741.985 lapangan kerja dan menghubungkan petani, nelayan, serta UMKM lokal ke dalam rantai pasok pangan nasional.
Dalam isu demokrasi, kajian tersebut mengakui adanya penurunan skor demokrasi Indonesia berdasarkan indeks yang dirilis oleh kelompok The Economist sendiri. Namun penurunan tersebut disebut telah berlangsung sejak sebelum pemerintahan Prabowo dimulai. Indonesia juga masih berada dalam kategori Flawed Democracy atau demokrasi yang belum sempurna, bukan Authoritarian Regime sebagaimana yang secara implisit tergambar dalam kritik The Economist.
Penulis kajian menilai terdapat perbedaan penting antara kritik terhadap kualitas demokrasi yang memang perlu diperbaiki dengan pelabelan Indonesia sebagai negara yang bergerak menuju otoritarianisme. Menurut kajian tersebut, kedua hal tersebut merupakan kategori yang berbeda secara metodologis dan tidak dapat disamakan begitu saja.
Selain itu, kajian juga menyoroti sejumlah capaian pemerintahan yang dinilai kurang mendapat ruang dalam artikel The Economist. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen, rasio gini menurun dari 0,379 menjadi 0,363, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,70 persen, serta tercipta sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru sepanjang 2025.
Di sektor pangan, produksi beras nasional mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah sekitar 4,6 juta ton. Sementara investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya, berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap total investasi nasional.
Pada akhirnya, perdebatan antara kritik The Economist dan respons berbasis data ini menunjukkan pentingnya melihat kondisi Indonesia secara menyeluruh. Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik, namun evaluasi terhadap kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, dan pembangunan yang dapat diukur secara objektif.
